REFLEKSI 66 TAHUN INDONESIA MERDEKA (Dialog Merdeka HMI Cabang Bandarlampung)

DR. Wahyu Sasongko sedang menyampaikan kondisi supremasi hukum

Dalam rangka memperingati HUT RI ke 66 Tahun 2011, HMI Cabang Bandarlampung menggelar Dialog Merdeka bertempat di Gedung HMI Bandarlampung Jalan Jendral Sudirman 47 Rabu, 17 Agustus 2011. Dialog yang diselenggarakan ba’da sholat Tarawih ini menghadirkan nara sumber DR. Wahyu Sasongko, Abi Hasan Mu’an, Asrian H. Caya, Arizka Warganegara, Firman Sponada dan Arief Hidayat.

Wahyu Sasongko sebagai akademisi mengungkapkan bahwa Supremasi hukum saat ini masih sebatas tekstual yang tercetak tebal dalam undang-undang belum dilaksanakan sepenuhnya oleh segenap komponen bangsa ini, hal ini berimbas kepada semua sitem yang ada sehingga terjadilan kondisi yang kacau balau, masih sering terlihat praktek-praktek dalam kehidupan berpolitik yang berorientasi kepada
kepentingan pribadi, kelompok dan kepentingan golongan belum berorientasi kepada kepentingan sosial, sehingga kesadaran Negara kita masih rendah, lanjut DR. bidang hukum ini.

Selanjutnya Abi Hasan Mu’an selaku praktisi hukum (lawyer) menambahkan bahwa hilangnya kesadaran berbangsa disebabkan karena telah melupakan sejarah,melupakan gagasan dan cita-cita pendiri Negara ini, sehingga reformasi masih belum mencapai tujuannya, masyarakat masih euphoria terhadap keberhasilan menumbangan orde baru.

Dari sisi politik, Arizka Warga Negara seorang pengamat politik Universitas Lampung juga mengungkapkan bahwa Persoalan carut marutnya bangsa ini akibat pengaruh globalisasi yang tidak disikapi dengan baik oleh bangsa ini, akibat yang paling terasa adalah disemua bidang kehidupan diselesaikan melalui transaksional belum ada pimpinan politik di negeri ini yang berorientasi kebangsaan, lanjut tokoh muda ini.

Kemudian, Asrian H. Caya menilai dari sisi ekonomi bahwa sampai saat ini kebijakan ekonomi secara makro masih terpusat di Jawa sehingga masih banyak sumber daya diluar jawa ditentukan di pusat kekuasaan (baca : Pulau Jawa), sehingga keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia masih sulit terwujud, tambah fungsionaris Masyarakat Ekonomi Syari’ah Lampung dan akademisi Unila ini.
Disisi lain, Firman Sponada komisioner KPU Lampung juga mengungkapkan bahwa menipisnya nasionalisme terbukti dari banyaknya sumberdaya yang dikelola asing contohnya Freeport, akibat langsung yang dirasakan masyarakat adalah daya beli yang minim, oleh karena itu jurnalis Lampung TV ini juga menambahkan bahwa HMI mengahadapi persoalan ini harus mengambil peran dengan tetap kepada cita-cita mulia sebagai insan akademis, pencipta, pengabdi yang bernafaskan Islam, ini tanggungjawab pengurus HMI terhadap para kadernya, lanjut mantan Kabid PA HMI Cabang Bandarlampung ini.

Terakhir, Arief Hidayat yang juga praktisi hukum dan Ketua  Kahmi Lampung mempertegas bahwa kondisi bangsa saat ini krisis ketauladanan, sangat susah mencari tauladan dinegeri ini, untuk itu Arief Hidayat mengajak seluruh komponen untuk bermuhasabah (baca : instropeksi) yang kemudian kita sebagai kader-kader HMI minimal tidak ikut-ikutan dalam kondisi kekacauan yang terjadi dan kita harus optimis cita-cita kemerdekaan menuju masyarakat adil dan makmur  dapat terwujud dimulai dari diri sendiri untuk merubahnya dan kenyataannya  masih banyak orang-orang baik di negeri ini yang belum mengambil perannya, tambah mantan Ketua Korkom IAIN Raden Intan ini. Dalam kesempatan itu juga Arief Hidayat menyampaikan permohonan maaf Ketua Umum Kahmi Lampung yang tidak dapat hadir dalam kesempatan ini karena dalam kesempatan yang sama ada acara di Jakarta sekaligus menitip salam dan mengucapkan terima kasih kepada para nara sumber dan adik-adik HMI yang telah menyelenggarakan kegiatan ini.
Dialog merdeka yang diselenggarakan di Gedung perubahan ini diikuti oleh Pengurus HMI dan Pengurus Kohati Bandarlampung serta kader-kader HMI Bandarlampung juga dihadiri oleh alumni HMI terlihat M. Nasher Al-Qowi, M. Anwar Gojeb dan Edi bisri Mustofa semakin semarak dengan pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh peserta dialog. (Ahid).